Breaking News
Standar Tertinggi Pengamanan, “Monita Purwandani” Pastikan Kompetensi Bukan Sekadar Formalitas Perkuat Tali Silaturahmi di bulan Suci Ramadhan Kapolda Sumbar Buka Bersama Dengan Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat Lewat Jaksa Mengajar, Kejati Sumbar Tanamkan Kesadaran Hukum Sejak Bangku Sekolah Menyongsong Ramadhan 2026, Kapolres Sawahlunto Ajak Warga Perkuat Silaturahmi dan Kepedulian Sosial Tokoh Pendiri Pemuda Pancasila Sumbar Bangkitkan Semangat Pembenahan Organisasi
Beli Tema IniIndeks

CNN268 Pos

Siaran Pers KJI Desak Kepala Daerah dan Kadis di Sumbar Lebih Terbuka Terhadap Media KJI: Kepala Daerah dan Kadis di Sumbar Jangan Bungkam Saat Dikonfirmasi Wartawan KJI: Pejabat Publik di Sumbar Harus Terbuka dan Transparan, Jangan Anti Kritik KJI Soroti Sikap Bungkam Kepala Daerah dan Kadis di Sumbar Saat Dikonfirmasi Media Andarizal: Pejabat Jika Tak Mau Dikritik, Lebih Baik Mundur Media Harus Kritis, Kepala Daerah dan Kadis di Sumbar Diminta Lebih Kooperatif PADANG | Ketua Founder Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Andarizal, menyuarakan keprihatinannya atas sikap sejumlah kepala daerah dan kepala dinas (Kadis) di Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai kurang terbuka dan responsif terhadap media, Padang Minggu 02 Februari 2025. Andarizal mengungkapkan, pihaknya menerima banyak laporan dari awak media diberbagai daerah Sumbar yang kesulitan mendapatkan konfirmasi dari para pejabat publik terkait isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat. “Sikap bungkam dan menghindar dari konfirmasi ini tentu sangat disayangkan. Sebagai pejabat publik, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat melalui media,” ujar Andarizal. Menurutnya, keterbukaan dan responsif terhadap media merupakan bagian dari Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat berhak tahu dan mendapatkan informasi yang benar terkait kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. “Jika ada kepala daerah atau Kadis yang tidak bersedia menerima kritik dan masukan dari media, bahkan cenderung menghindar, lebih baik mundur saja dari jabatannya. Jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya. Andarizal juga mengingatkan, bahwa media memiliki peran penting sebagai Watchdog atau pengawas kebijakan pemerintah daerah. Melalui karya jurnalistik yang kritis dan berimbang, media turut berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Kami berharap, kepala daerah dan Kadis di Sumatera Barat dapat lebih membuka diri dan membangun komunikasi yang baik dengan media. Mari bersama-sama kita wujudkan Sumatera Barat yang lebih baik,” pungkasnya. Rel KJI PUSAT
Berita  

Siaran Pers KJI Desak Kepala Daerah dan Kadis di Sumbar Lebih Terbuka Terhadap Media KJI: Kepala Daerah dan Kadis di Sumbar Jangan Bungkam Saat Dikonfirmasi Wartawan KJI: Pejabat Publik di Sumbar Harus Terbuka dan Transparan, Jangan Anti Kritik KJI Soroti Sikap Bungkam Kepala Daerah dan Kadis di Sumbar Saat Dikonfirmasi Media Andarizal: Pejabat Jika Tak Mau Dikritik, Lebih Baik Mundur Media Harus Kritis, Kepala Daerah dan Kadis di Sumbar Diminta Lebih Kooperatif PADANG | Ketua Founder Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Andarizal, menyuarakan keprihatinannya atas sikap sejumlah kepala daerah dan kepala dinas (Kadis) di Sumatera Barat (Sumbar) yang dinilai kurang terbuka dan responsif terhadap media, Padang Minggu 02 Februari 2025. Andarizal mengungkapkan, pihaknya menerima banyak laporan dari awak media diberbagai daerah Sumbar yang kesulitan mendapatkan konfirmasi dari para pejabat publik terkait isu-isu yang menyangkut kepentingan masyarakat. “Sikap bungkam dan menghindar dari konfirmasi ini tentu sangat disayangkan. Sebagai pejabat publik, mereka memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang akurat dan transparan kepada masyarakat melalui media,” ujar Andarizal. Menurutnya, keterbukaan dan responsif terhadap media merupakan bagian dari Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. Masyarakat berhak tahu dan mendapatkan informasi yang benar terkait kebijakan dan program yang dijalankan oleh pemerintah daerah. “Jika ada kepala daerah atau Kadis yang tidak bersedia menerima kritik dan masukan dari media, bahkan cenderung menghindar, lebih baik mundur saja dari jabatannya. Jabatan publik adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat,” tegasnya. Andarizal juga mengingatkan, bahwa media memiliki peran penting sebagai Watchdog atau pengawas kebijakan pemerintah daerah. Melalui karya jurnalistik yang kritis dan berimbang, media turut berkontribusi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. “Kami berharap, kepala daerah dan Kadis di Sumatera Barat dapat lebih membuka diri dan membangun komunikasi yang baik dengan media. Mari bersama-sama kita wujudkan Sumatera Barat yang lebih baik,” pungkasnya. Rel KJI PUSAT

CNN

PADANG | Ketua Founder Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Andarizal, menyuarakan keprihatinannya atas sikap sejumlah kepala…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.