Bukittinggi | Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Bukittinggi kembali menegaskan komitmennya terhadap akuntabilitas dan transparansi tata kelola anggaran melalui partisipasi aktif dalam kegiatan Entry Meeting Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang digelar di Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Agam, Selasa 4 November 2025.
Dalam kegiatan yang menjadi tahap awal pemeriksaan pengelolaan keuangan negara di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) itu, Kalapas Bukittinggi Nanang Rukmana memimpin langsung jajarannya untuk memastikan seluruh data dan dokumen keuangan siap diaudit secara terbuka dan profesional.
Nanang Rukmana menilai kegiatan Entry Meeting ini bukan sekadar agenda rutin audit tahunan, melainkan momentum penting untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga pemasyarakatan. Menurutnya, transparansi dan integritas harus menjadi fondasi utama dalam setiap langkah penyelenggaraan tugas negara.
“Lapas Bukittinggi siap mendukung penuh seluruh proses pemeriksaan yang dilakukan BPK RI. Kami berkomitmen menjaga integritas, keterbukaan, dan profesionalitas agar pengelolaan anggaran publik benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Nanang.
Dalam kesempatan itu, pihak BPK RI memberikan penjelasan tentang mekanisme pemeriksaan dan penilaian akuntabilitas, termasuk identifikasi risiko serta penguatan sistem pengendalian internal di setiap satuan kerja Kemenimipas. Kegiatan ini disambut antusias oleh seluruh peserta, termasuk perwakilan Kantor Imigrasi Agam dan instansi terkait lainnya.
Kalapas Bukittinggi menilai bahwa sinergi antara Lapas dan Kantor Imigrasi menjadi contoh nyata kolaborasi lintas unit di bawah Kemenimipas yang berorientasi pada reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ia berharap pola kerja ini bisa menjadi inspirasi bagi satuan kerja lain di Sumatera Barat.
Selain memperkuat transparansi keuangan, Entry Meeting ini juga menjadi wadah pembelajaran bersama tentang pentingnya kedisiplinan administratif serta tanggung jawab moral aparatur negara dalam mengelola keuangan publik. Nanang menekankan bahwa setiap rupiah anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan secara jujur dan terbuka.
Partisipasi aktif Lapas Bukittinggi dalam agenda BPK RI tersebut memperlihatkan wajah baru lembaga pemasyarakatan yang tidak hanya berfokus pada pembinaan warga binaan, tetapi juga serius dalam membangun budaya kerja berintegritas dan berorientasi pada pelayanan publik.
Di akhir kegiatan, seluruh peserta menyatakan dukungan terhadap upaya BPK RI dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara. Semangat sinergi dan komitmen bersama ini diharapkan menjadi pijakan kuat untuk mewujudkan lembaga pemasyarakatan yang modern, transparan, dan akuntabel.
Melalui partisipasi dalam Entry Meeting BPK RI, Lapas Bukittinggi mempertegas perannya sebagai bagian dari transformasi birokrasi di tubuh Kemenimipas. Langkah ini menjadi simbol nyata bahwa pelayanan publik yang bersih dan terpercaya hanya dapat diwujudkan dengan kejujuran, disiplin, dan semangat kerja sama lintas lembaga.
Catatan Redaksi: Langkah transparansi yang diambil Lapas Bukittinggi dalam mendukung pemeriksaan BPK RI merupakan cerminan dari komitmen baru lembaga pemasyarakatan di era reformasi birokrasi untuk terus meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan kepercayaan publik.
TIM
