Pesisir Selatan, Sumatera Barat, 19 November 2025 | Pada momentum Hari Sawit Nasional, tokoh publik Hidayatul Fikri kembali menyoroti konflik plasma sawit yang melibatkan masyarakat di Pesisir Selatan dengan PT Incasi Raya Group.
Ia menekankan pentingnya keadilan bagi petani plasma dan manfaat nyata dari industri sawit, sekaligus mendorong percepatan industrialisasi sawit yang berkelanjutan dan inklusif di wilayah ini.
Sejak akhir Oktober 2025, masyarakat di Kecamatan Pancung Soal dan Air Pura melakukan aksi protes terkait realisasi plasma sawit yang belum jelas. Warga menegaskan perlunya transparansi dalam pembagian plasma agar manfaatnya dirasakan secara langsung.
Koordinator aksi, Lucky Andesco, menyatakan, “Plasma 20% itu hak kami, bukan pemberian. Kami ingin perusahaan menunjukkan lokasi kebun plasma yang dijanjikan.” Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan pemotongan harga Tandan Buah Segar (TBS) sebesar 10% yang dinilai membebani petani kecil.
Menanggapi tuntutan masyarakat, DPRD Kabupaten Pesisir Selatan membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menindaklanjuti hak petani plasma dan memfasilitasi mediasi antara masyarakat dan perusahaan. Mediasi ini telah berjalan dan menunjukkan hasil positif, dengan perusahaan dan masyarakat sepakat untuk memperjelas lokasi kebun plasma serta mekanisme distribusi hasil panen.
Hidayatul Fikri menyambut baik mediasi ini dan menekankan bahwa keterlibatan DPRD Pesisir Selatan adalah bukti bahwa aspirasi petani plasma didengar. Ia menambahkan, mediasi yang transparan dan kolaboratif dapat menjadi contoh bagaimana konflik industri sawit dapat diselesaikan secara damai, tanpa mengorbankan hak masyarakat lokal.
Selain menyoroti hak petani plasma, Hidayatul Fikri juga mendorong industrialiasi sawit yang inklusif dan berkelanjutan di Pesisir Selatan. Ia menekankan bahwa pengembangan industri sawit harus selaras dengan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas petani, dan penciptaan lapangan kerja baru. Menurutnya, apabila hak-hak petani terpenuhi dan sistem kemitraan berjalan baik, produksi sawit dapat meningkat secara signifikan, sekaligus memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat lokal.
“Momentum Hari Sawit Nasional adalah waktu tepat untuk merenungkan bahwa sawit bukan hanya soal ekspansi industri besar, tetapi soal keberpihakan pada masyarakat. Petani plasma harus mendapatkan manfaat ekonomi yang layak, sementara industri sawit di Pesisir Selatan dapat berkembang lebih modern dan berkelanjutan,” ujar Hidayatul Fikri.
Hidayatul Fikri juga menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat dalam menyusun strategi industrialisasi sawit yang terintegrasi. Hal ini mencakup pemetaan lahan, peningkatan kapasitas petani, teknologi pengolahan TBS yang lebih efisien, dan sistem distribusi yang adil. Dengan demikian, industri sawit di Pesisir Selatan tidak hanya menjadi mesin ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.
Jika mediasi Pansus DPRD dan langkah-langkah industrialisasi ini berjalan efektif, diharapkan petani plasma akan menikmati manfaat ekonomi yang nyata, iklim sosial masyarakat menjadi lebih stabil, dan Pesisir Selatan dapat menjadi salah satu daerah percontohan industrialisasi sawit yang inklusif, modern, dan berkelanjutan di Indonesia.
Tim
